Monday , 21 August 2017
Home » Research » Abstract » MDGs Acceleration Framework Penurunan Angka Prevalensi HIV-AIDS Provinsi Kepulauan Riau

MDGs Acceleration Framework Penurunan Angka Prevalensi HIV-AIDS Provinsi Kepulauan Riau

Sampai dengan 2013 laporan pencapaian MDGs nasional menyebutkan bahwa 13 indikator MDGs telah dapat dicapai sebelum tahun 2015, 35 indikator diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2015, dan 15 indikator diperlukan kerja keras untuk dapat mencapainya, termasuk penanggulangan HIV-AIDS, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran MDGs tersebut. Salah satunya dengan pendekatan yang dikenal dengan MDGs Acceleration Framework (MAF). Dari pendekatan MAF akan diidentifikasi berbagai hambatan, menyusun prioritas intervensi, dan membangun kerjasama berbagai stakeholder. Proses penyusunan MAF merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia (baik pusat maupun daerah) dengan dukungan mitra kerja internasional.

 

Kegiatan MAF HIV di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Sejak Juni 2014, kegiatan MAF HIV melakukan pengumpulan data melalui diskusi lintas SKPD, melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, mengikuti diskusi dengan LSM, mengunjungi pelayanan IMS, dan melakukan workshop di tingkat kota dengan tahapan: (a). Menentukan intervensi strategis untuk mencapai MDGs 2015; (b). Identifikasi dan prioritas dari bottleneck yang efektif; (c). Memilih solusi akselerasi; dan (d). Menyusun rencana implementasi dan monitoring. Kegiatan dan tahapan tersebut menghasilkan sejumlah bottleneck program penanggulangan HIV-AIDS serta potensi solusinya. Solusi dan rencana aksi yang diajukan diharapkan dapat memberi dampak terhadap upaya capaian MDGs.

Prevalensi HIV-AIDS di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 sebesar 0,2% dari jumlah penduduk. Jumlah penderita HIV di Kepulauan Riau bertambah dari tahun ke tahun, bahkan meningkat dua kali lipat dari tahun 2007 (308 orang) hingga tahun 2010 (661 orang). Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko perlu ditingkatkan untuk mengurangi resiko terkena HIV-AIDS. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga yang memiliki budaya berbeda. Pada tahun 2010, penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko sebesar 30% pada perempuan dan 20% pada laki-laki. Sedangkan proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS pada tahun 2010 hanya sebesar 5% dari penduduk Kepulauan Riau.

 

Sebenarnya berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS, termasuk dukungan kebijakan yang memberi dasar hukum yang lebih kuat dalam menyediakan dan memperluas layanan terkait HIV AIDS. Inovasi pelayanan dilakukan untuk mendukung pelayanan, mulai dari inovasi pencegahan penularan dari jarum suntik yang disebut Harm Reduction mulai tahun 2006; pencegahan Penularan Melalui Transmisi Seksual (PMTS) mulai tahun 2010; penguatan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) pada tahun 2011; pengembangan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) di tingkat Puskesmas pada tahun 2012. Terakhir, di 2013 dilaksanakan implementasi SUFA (Strategic Use of ARV) dengan prinsip TOP (Temukan, Obati, dan Pertahankan). Walaupun sebagian besar kebijakan dan upaya pelayanan program HIV-AIDS sudah dilakukan di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, angka prevalensi yang terus bertambah mengindikasikan adanya bottleneck pada program ini.

Secara umum, Kepulauan Riau khususnya Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang telah menjalankan program Layanan Komprehensif Berkesinambungan, penjangkauan kelompok beresiko dengan bantuan dari mitra internasional dan meningkatkan pengetahuan remaja melalui Program ABAT dengan dana dekonsentrasi dari pusat. Dari hasil identifikasi diketahui Layanan Komprehensif Berkesinambungan masih menemui hambatan dalam sisi kebijakan, seperti: kurangnya pemahaman atas peraturan-peraturan dari pusat mengenai HIV, kurangnya umpan balik dari pusat ke daerah, masih dominannya anggaran yang bersumber dari bantuan luar negeri, serta belum terintegrasinya alokasi untuk HIV di SKPD (terkotak-kotak) dimana beberapa SKPD sudah membuat usulan kegiatan yang hampir sama tapi masih berjalan sendiri-sendiri. Kendala lain yang juga teridentifikasi mencakup penyediaan layanan khususnya pencatatan dan pelaporan yang tidak lengkap dan tidak tepat, masalah logistik, masalah kurangnya transparansi pendanaan dari berbagai sumber, SDM dan masalah stok obat serta isu cross cutting lainnya seperti kurangnya koordinasi program vertikal.

Masalah yang hampir sama terjadi di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam yaitu keterlibatan SKPD selain Dinas Kesehatan masih terbatas dan kurang jelas. Masing-masing belum melebur dan bersatu untuk mencegah HIV sebagai contoh upaya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat masih dirasakan kurang karena belum melibatkan semua sektor/SKPD. Pemahaman lintas sektor/SKPD untuk koordinasi komponen edukasi juga tidak berjalan optimal sehingga tingkat pengetahuan masih rendah. Sebagian besar dana bersumber dari mitra luar sehingga LBT dan WPS belum terbina dengan optimal. Peran LSM sudah cukup banyak belum sepenuhnya terlibat dalam sistim pencegahan penularan HIV di daerah. Selain itu, peran Dinas Pariwisata sebagai pemberi ijin usaha belum dikaitkan dengan keharusan pemeriksaan kesehatan.

Ada perbedaan yang khas antara Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang. Di Batam, peran pihak non-pemerintah, seperti perusahaan, dalam program pencegahan HIV sudah mulai terlihat, walaupun masih diperlukan sinergi dengan upaya yang dilakukan oleh SKPD dan LSM. Di Tanjung Pinang, program pencegahan HIV sudah berjalan, namun peran KPAD yang masih terbatas.

Workshop akhir menyepakati beberapa solusi bottleneck MAF di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam antara lain memperkuat kelembagaan KPAD atau fungsi KPAD; memperbaiki perawatan, dukungan, dan pengobatan, memperbaiki penjangkaun kelompok berisiko dan ODHA; meningkatkan pengetahuan komprehensif. Upaya meningkatkan pengetahuan komprehensif mencakup mendorong SKPD untuk membuat sosialisasi HIV sesuai tupoksi dan acuan; memperjelas leading sector bagi pengetahuan komprehensif anak sekolah; serta mengusulkan kegiatan pengetahuan komprehensif dari SKPD yang tidak tumpang tindih.

About Admin CHR UI