Riset Operasional Advokasi Keluarga Berencana untuk Meningkatkan Metode Ragam Kontrasepsi di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat
Implementasi program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai tantangan terkait keragaman penggunaan metode kontrasepsi. Menyikapi hal tersebut, Center for Communication Program of Johns Hopkins University (JHU-CCP) bekerja sama dengan Yayasan Cipta Cara Padu, Kementerian Kesehatan RI, dan BKKBN, serta Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (PPK-UI) mengadakan kegiatan operational research yang diharapkan dapat mendemonstrasikan upaya di tingkat kabupaten dalam meningkatkan ketersediaan dan penggunaan pelayanan KB di daerah.
Metode
Penelitian kualitatif dan kuantitatif dilakukan selama kurang lebih enam bulan pada tahun 2013 di enam kabupaten yaitu Kabupaten Kediri, Tuban, Lumajang (Provinsi Jawa Timur), dan Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur dan Sumbawa (Provinsi Nusa Tenggara Barat). Penelitian kualitatif dilaksanakan di dua desa terpilih dari masing-masing Kabupaten untuk mewakili gambaran desa dengan tingkat penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tinggi dan rendah. Rata-rata enam wawancara mendalam kepada pengambil kebijakan dan masyarakat dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Selain itu, kurang lebih empat wawancara mendalam dan empat diskusi kelompok kepada masyarakat diselenggarakan di tingkat desa. Setelah penelitian kualitatif dilakukan, penelitian kuantitaitf berhasil mengumpulkan informasi dari 13,500 perempuan menikah berumur 15-49 tahun yang tinggal di kabupaten terpilih sebagai sampel.
Hasil
Pengetahuan dan Penggunaan Kontrasepsi
Sebagian besar perempuan pernah menikah yang berusia produktif telah mengetahui kontrasepsi, namun pengetahuan terkait MKJP masih terbatas. Mereka telah mengetahui metode yang tepat untuk ‘menjarangkan kehamilan’ namun tidak untuk ‘membatasi kehamilan.’ Proporsi penggunaan kontrasepsi perempuan pernah menikah yang berusia produktif adalah 70-80%. Mayoritas kontrasepsi yang digunakan berjenis suntik dan pil. Lebih lanjut, proporsi penggunan MKJP berada di sekitar 10-20%. Lebih jantu, ditemukan angka unmet need sebesar 8-14%, dimana angka ini masih jauh dari target MDGs (5%). Angka unmet need untuk membatasi kehamilan (limiting) secara umum lebih tinggi dibandingkan untuk menjarangkan kehamilan (spacing). Berdasarkan hasil penelitian ini, program edukasi disarankan untuk lebih berfokus untuk membedakan kontrasepsi yang bertujuan ‘menjarangkan kehamilan’ dengan ‘membatasi kehamilan’. Jika pasangan bermaksud untuk membatasi kehamilan, maka MKJP harus lebih diutamakan.
Pengambilan Keputusan
Di Propinsi Jawa Timur, keputusan ber-KB lebih banyak diambil oleh perempuan (istri). Berbeda halnya dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat dimana keputusan ber-KB sebagian besar diambil bersama oleh suami dan istri. Kesadaran masyarakat untuk ber-KB perlu ditingkatkan, tidak hanya dikalangan perempuan (istri), namun juga dikalangan suami, terutama di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, perlu didukung program edukasi untuk para suami terkait kelebihan dan keuntungan penggunaan MKJP.
Penerimaan Masyarakat terhadap MKJP vs non-MKJP
Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non-MKJP) terutama suntik lebih disukai masyarakat, walaupun alasan yang paling banyak ditemui dalam penggunan kontrasepsi adalah karena efektif untuk mencegah kehamilan. Rata-rata pasangan pengguna non-MKJP berusia lebih tua (33.5), hal ini menunjukkan tidak ada/sedikitnya pasangan muda yang menggunakan non-MKJP. Untuk itu, dirrekomendasikan untuk memudakan rata-rata usia pengguna MKJP. Program edukasi diperlukan untuk lebih berfokus dalam mengarahkan pasangan, terutama yang telah memiliki dua anak, dari menggunakan non-MKJP ke MKJP.
Paparan Informasi Keluarga Berencana
Dibandingkan Propinsi Jawa Timur, Propinsi NTB lebih mampu memanfaatkan kunjungan rumah terkait Kesehatan Ibu dan Anak sebagai kesempatan untuk penyebaran informasi KB. Tetangga sebagai sumber informasi KB yang penting ditemukan di semua kabupaten. Di Propinsi NTB, kader memainkan peranan penting dalam diseminasi informasi KB.
Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai KB, kunjungan rumah terkait kesehatan ibu dan anak merupakan peluang yang potensial bagi petugas kesehatan untuk mengedukasi pasangan tentang manfaat dan pentingnya MKJP, khususnya pasangan yang telah memiliki 2 anak. Selain itu, disarankan untuk me-refresh informasi bagi bidan terkait MKJP. Selain itu, diperlukan program yang mengubah norma KB untuk mengubah persepsi masyarakat terkait MKJP. Direkomendasikan untuk membentuk kelompok pasangan pengguna MKJP yang aktif menceritakan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang manfaat menggunakan MKJP.
