Analisis Situasi: Kebijakan dan Pelaksanaan Program Kondom Komprehensif di dua Kabupaten Jayapura dan Merauke, Papua, 2013
United Nation Fund for Population Activities (UNFPA) telah mengembangkan konsep Comphrehensive Condom Programing. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang yang beresiko tertular Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan kehamilan yang tidak diinginkan termotivasi untuk menggunakan kondom, memiliki akses ke kondom, memiliki informasi akurat, dan menggunakan kondom dengan benar dan konsisten.
UNFPA mendukung program ini dilakukan di dua kabupaten di Merauke dan Jayapura, Papua. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia dipercaya melaksanakan analisis situasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan terkait penggunaan kondom sebagai tahap awal untuk mengembangkan strategi program kondom komprehensif di masa yang akan datang.
Secara nasional, kebijakan penanggulangan HIV dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) dituangkan dalam SRAN (2007/2010, 2010-2014) dan Integrasi Program Layanan Kesehatan Keluarga, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan layanan HIV/AIDS telah dikembangkan oleh Kementrian Kesehatan dan BKKBN. Di berbagai daerah kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan daerah seperti Perda dan SK Kepala Daerah. Di Kabupaten Jayapura dituangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 20 tahun 2003 dan Instruksi Bupati Jayapura No. 6 tahun 2009. Di Kabuaten Merauke tertuang dam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 5 tahun 2003 dan Surat Keputusan Bupati No. 48 tahun 2010. Dengan demikian, dukungan berupa kebijakan terkait dengan program kondom sudah tersedia namun belum ada petunjuk teknis perlaksanaanya. Pelaksanaan Perda tentang program kondom tersangkut masalah HAM, diskriminatif dan belum menyentuh masyarakat banyak yang melakukan hubungan seks berisiko diluar lokalisasi/ tempat prostitusi. Sedangkan HIV AIDS di kedua kabupaten di Jayapura dan Merauke sudah masuk ke populasi umum dan ditemukan hampir di semua kecamatan, terkonsentrasi pada kelompok produktif. Selain itu, program sebagian besar masih dilakukan di wilayah perkotaan, khususnya pada kelompok berisiko tinggi.
Promosi kondom telah dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi. Pasokan kondom relatif terpenuhi namun belum terjamin kesinambungannya. Kondom masih mengandalkan bantuan dari pusat; cakupan dan intensitas kegiatan promosi kondom masih terbatas di wilayah sekitar ibu kota kabupaten. Cukup banyak tantangan lain yang dihadapi dalam promosi kondom seperti stigma, adat/ tradisi/ kepercayaan yang tidak selaras dengan promosi penggunaan kondom dan sebagian tokoh agama yang masih menentang.
Terbatasnya instansi/lembaga yang bergerak dalam bidang kesehatan reproduksi, terbatasnya pendanaan untuk program HIV dan AIDS dari APBD, dan belum dikembangkannya SDM untuk menangani program di wilayah terpencil juga menjadi tantangan dalam pengembangan program. Mengembangkan program pencegahan HIV di kalangan populasi umum dan meluaskan jangkauan program ke wilayah/ kecamatan terpencil selayaknya menjadi perhatian program pencegahan HIV dimasa yang akan datang.
